NARASI21.ID (BOALEMO) Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, Hardi Syam Mopangga, mengingatkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk tidak main mata dengan pihak kontraktor, terkait proses tender pembangunan lanjutan Puskesmas Mananggu.
Pasalnya, pembangunan awal Puskesmas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menelan anggaran kurang lebih 7 miliar tersebut, pihak kontraktor hanya mampu menyelesaikan 30% pekerjaan.
Meskipun dalam kacamata hukum tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan, namun Hardi Mopangga menginginkan kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Yang menjadi masalah dikemudian hari yaitu regulasi dari pemerintah pusat terkait DAK, tidak akan memberikan anggaran lanjutan untuk pembangunan Puskesmas Mananggu, sehingga pemerintah daerah diwajibkan menganggarkan kembali Puskesmas yang telah dibangun, dan Otomatis anggarannya diambil melalui Dana Alokasi Umum,” jelas Hardi, Rabu, (15/02)
Hardi menjelaskan ada dua konsekuensi yang akan diterima Pemerintah Daerah apabila tidak melanjutkan pekerjaan pembangunan Puskesmas Mananggu.
“Pertama, daerah tidak akan mendapatkan DAK sebelum selesai pekerjaan Puskesmas. Kedua, ketika dianggarkan kembali, kurang lebih 6 miliar anggaran yang diambil dari Dana Alokasi Umum. Dampak yang ditimbulkan dari konsekuensi kedua ini, banyaknya anggaran akan tergerus yang diambil dari dinas-dinas,” ungkapnya
“Makanya jangan heran dinas-dinas pada teriak mengeluhkan kekurangan anggaran, sebab 6 miliar DAU sudah disedot untuk lanjutan pembangunan Puskesmas Mananggu,” lanjut Hardi menambahkan
Lebih lanjut, Ketua Fraksi Demokrat ini menegaskan kembali agar ULP tidak lagi meloloskan kontraktor maupun perusahaan yang pada tahun-tahun sebelumnya pernah bermasalah.
“Kembali saya ingatkan, ULP jangan main mata dengan pihak kontraktor, saya menerima informasi bahwa ada perusahaan yang telah memasukan penawaran diambang batas kewajaran,” tegasnya
“ULP dan Dinas harus mempertimbangkan kontraktor yang tahun kemarin mendapat TGR berdasarkan hasil LHP BPK dan tahun ini ada beberapa pekerjaan yang masih belum selesai dibeberapa dinas. Apalagi ada kontraktor yang sampai melakukan penawaran diatas 20% dalam pekerjaan fisik, mengingat kondisii saat ini dengan adanya Inflasi akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan mutu dari pekerjaan yang sudah menyedot angaran DAU hampir 6 miliar,” pungkasnya
REDAKSI – M. NANTO
